Ibu Putri Wakil Bupati Garut Kesal Marak Pungli di Kabupaten Garut: "Sampai Hati Pelayanan Publik Dirusak!

    

     Pungutan liar (pungli) kembali menjadi sorotan tajam di Kabupaten Garut. Berbagai keluhan masyarakat bermunculan, mulai dari tempat wisata, sekolah, puskesmas, hingga kantor-kantor pelayanan publik. Fenomena ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga memicu kemarahan Bupati Garut yang secara tegas menyatakan kekecewaannya atas maraknya praktik pungli yang mencoreng nama baik pemerintahan daerah.

   Dalam sebuah pertemuan internal dengan pejabat dinas dan tokoh masyarakat, Bupati Garut menyampaikan kekesalannya terhadap masih menjamurnya pungutan liar yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Ia menilai bahwa pungli bukan hanya tindakan melanggar hukum, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap pelayanan publik yang seharusnya bersih dan transparan.

> “Saya malu dan sangat kecewa. Masa di sekolah ada pungli, di puskesmas minta uang ini-itu, di kantor pelayanan juga ada pungutan tak resmi? Kita kerja buat melayani, bukan buat merampas hak rakyat!” tegas Bupati Garut dalam rapat koordinasi, Senin (7/7/2025).

Keluhan warga pun bermunculan di media sosial, memperlihatkan bagaimana pungli menyusup di berbagai lini kehidupan. Seorang warga menyindir keras melalui unggahan Instagram:

> “Di tempat wisata, PUNGLI. Di sekolah, PUNGLI. Di puskesmas, PUNGLI. Di kantor publik, PUNGLI. CCTV-nya harus sampai titik hati manusianya!”

Bupati juga memerintahkan instansi terkait untuk segera melakukan inspeksi mendadak dan membuka kanal pengaduan khusus bagi masyarakat yang menjadi korban pungli. Ia menjanjikan tindakan tegas bagi siapapun yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu.

> “Jangan sampai masyarakat muak dan kehilangan kepercayaan. Jika tak bisa bekerja bersih, silakan angkat kaki dari pemerintahan ini,” lanjutnya.

    Praktik pungli merupakan penyakit birokrasi yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Bupati Garut menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas hal ini, namun tantangan besar tetap ada di lapangan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat hukum untuk menjaga pelayanan publik tetap bersih dan profesional. Semoga langkah tegas ini menjadi awal perubahan menuju Garut yang lebih jujur, adil, dan bermartabat.